Bidang Ekonomi

Bidang Perencanaan Ekonomi Pasal 9  Bidang Perencanaan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi.  Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi; b. pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi; c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi; d. pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi; e. pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi; f. pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Ekonomi; g. pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi; h. pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Bidang ekonomi dengan K/L dan Prov; i. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Ekonomi; j. pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi; k. pelaksanaan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi; l. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi; m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi; Pasal 11 Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari :  a. Sub Bidang Ekonomi Hulu;  b. Sub Bidang Ekonomi Hilir.  Pasal 12  (1) Sub Bidang Ekonomi Hulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a melaksanakan tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi untuk urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Sumber Daya Alam;  (2) Sub Bidang Ekonomi Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b melaksanakan tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi untuk urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata;